Jatim Newsroom - Plh. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memimpin agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 di Lt.8 Ruang Hayam Wuruk, Kantor Setdaprov Jatim, Surabaya, pada Senin (17/2/2025). Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari yang lalu.
Rakor yang diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) itu, diawali dengan laporan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (BPKAD Jatim), Sigit Panoentoen. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Timur (Bappeda Jatim), Moh. Yasin.
Dalam arahannya, Plh. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan, bahwa rakor ini adalah bentuk tindak lanjut dari arahan presidan dengan pemerintahan dan kabinet barunya yang telah dipilih rakyat dari hasil Pilpres tahun 2024 lalu.
"Intruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari lalu, mengamanatkan untuk melakukan langkah efisiensi terhadap kegiatan program kita yang mungkin dirasa dari sisi supporting tapi hasil dampaknya kepada masyarakat tidak sebanding. Sehingga Rakor ini diadakan," jelas Adhy.
Lebih lanjut, Adhy menerangkan, bahwa program pemerintahan supaya dibuat seefisien mungkin melihat dampak positifnya kepada masyarakat.
"Kepada Kepala Bappeda saya mengingatkan supaya memanajemen aplikasi yang mengatur efisiensi anggaran," terangnya.
Dalam efisiensi anggaran, Adhy menganjurkan, supaya melakukan pembatasan dengan menyiasati program yang dijalankan agar lebih terasa dampak baiknya kepada masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengurangi biaya kegiatan dalam pemerintahan seperti, biaya rapat, Dinas Luar (DL), Focus Group Discussion (FGD), seminar dan lainnya.
"Saya melihat, efisiensi anggaran ini dimulai dari kesadaran kita masing-masing supaya merencanakan program yang dampaknya lebih terasa di tengah masyarakat. Maka, kita harus mengurangi biaya dari kegiatan kita, seperti biaya akomodasi, perjalanan dinas, dan fasilitas lainnya dalam kegiatan program yang dijalankan," ujar Adhy.
"Kita ikuti saja Inpres nomor satu itu kalau nanti hasil efisiensi ini diserahkan ke Kemendagri apabila tidak sesuai dan masih tidak efisien, maka diserahkan lagi ke Gubernur masing-masing," sambung Adhy.
Ia menjelaskan, instruksi presiden tentang efisiensi anggaran ini lebih baik diikuti saja dan rekofusing saja dananya. "Rekofusing itu adalah kita nyumbang yang diambil dari pusat kita tutup dari efisiensi. Kedua untuk program prioritas nasional, seperti, MBG, Stunting, dan program untuk Gubernur yang diusung belum ada anggarannya. Rekofusing itu tergantung dari kami mana yang lebih prioritas," ucap Adhy.
Meski ada beberapa pihak mungkin menurut Adhy yang masih menolak instruksi presiden terkait efisiensi anggaran ini, namun dirinya tetap meyakinkan untuk melakukan efisiensi ini demi pelayanan masyarakat.
"Alangkah baiknya apabila demi meraih hati masyarakat kami bersedia memotong dan melakukan efisiensi anggaran. Tapi barangkali lebih atau ada sisa dari efisiensi tersebut akan kami atur kembali. Artinya kami sebenarnya merasa bahwa suasana kebatinan ini sama antara legislatif dan eksekutif terkait efisiensi anggaran,"ujar Adhy.
Sehingga Adhy mengimbau, kepada seluruh perangkat daerah agar pandai memilah mana kegiatan yang lebih berdampak positif kepada masyarakat. "Kami ingin memberikan kesempatan mengevaluasi mana yang sekiranya memiliki program berlebihan dan tidak penting mana yang berdampak positif bagi masyarakat pandai-pandai memilah," imbaunya.
Terkait kegiatan yang membutuhkan biaya keluar daerah, seperti lokakarya, seminar, kajian, studi kunjungan, dan FGD, Adhy mengingatkan, supaya melakukan efisiensi pula terhadap jumlah orang yang mengikuti.
"Amanatnya adalah untuk perjalanan dinas anggaran dikurangi 50% supaya membatasi dan bisa menyiasati. Supaya perjalanan dinas dari luar kota menjadi dalam kota. Kalau estimasi kita ada sekitar 363 perjalanan dinas saya kira masih memungkinkan dilakukan efisiensi. Pokoknya semua disederhanakan, bukan tidak ada, tapi dibatasi, yang penting efisien dan efektif," imbau Adhy.
Di akhir arahannya, Adhy mengajak supaya seluruh kepala perangkat daerah mengikuti instruksi presiden terkait efisiensi anggaran. "Mari kita mulai ikuti Inpres dan Kabinet Merah Putih untuk efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025 ini. Harapannya semoga dengan efisiensi ada perubahan ke arah yang lebih baik bagi pelayanan masyarakat," ajaknya.
Agenda rakor ini merupakan bukti tindak lanjut Pemprov Jatim untuk mewujudkan manfaat efisiensi anggaran yang menitiberatkan kepada pentingnya efisiensi belanja birokrasi, makan bergizi gratis, menciptakan ekonomi sirkular, program swasembada, ketahanan pangan dan energi, memfokuskan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan daerah. Sehingga berdampak untuk akselerasi pertumbuhan, penguatan wellbeing (kesejahteraan), konvergensi antar daerah, menuju Indonesia Emas 2045. (vin/s)
