Mojokerto - BPKAD Jatim menyelenggarakan Workshop Implementasi dan Best Practice Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Jawa Timur, Kamis (17/10). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan kepada Pemda Kab./Kota tentang KKPD sebagai alat transaksi belanja Pemda, untuk memberikan best practice kepada Pemda Kab./Kota tentang penerapan KKPD sebagai alat transaksi belanja Pemda, dan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal aksesibilitas teknologi digital sebagai alat transaksi yang mudah, real-time, dan legal.

Kepala BPKAD Jatim berharap penerapan KKPD dapat mewujudkan digitalisasi sistem pembayaran belanja daerah.

"Penerapan KKPD diharapkan dapat mewujudkan digitalisasi dan elektronifikasi sistem pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ungkapnya.

Namun, dalam implementasi KKPD di Jawa Timur masih memerlukan komitmen dan dukungan dari seluruh kepala daerah dan elemen pendukung.

"Implementasi KKPD di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan komitmen dan dukungan kepala daerah serta seluruh elemen pendukung untuk memonitor implementasi transaksi non tunai," imbuhnya.

Dengan penggunaan KKPD dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dengan percepatan realisasi belanja daerah melalui mekanisme UP secara non tunai. Selain itu, penggunaan KKPD juga dapat meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), meningkatkan UMKM melalui pengadaan barang/jasa Pemda, dan sebagai strategi nasional pencegahan korupsi (STRANAS-PK).

#jatimprov
#bpkadjatim
#uptppk