Surabaya, 6 November 2024 - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono mendorong seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Prov Jatim untuk mengoptimalkan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Hal tersebut disampaikan saat memimpin High Level Meeting (HLM) pada Rapat Implementasi Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Prov. Jatim Tahun 2024 di Ballroom Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama, Rabu, (6/11).
Pj. Sekdaprov Bobby mengatakan, implementasi ETPD di Jatim terus mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat pada semester I tahun 2024, Indeks ETPD di Jatim meningkat sebesar 3,3 persen menjadi 98,8 persen.
Sementara itu, untuk seluruh pemerintah daerah di Jatim seluruh kabupaten/kota telah masuk dalam kategori digital dengan indeks rata rata ETPD mencapai 95,4 persen.
Pihaknya mengakui perlu mendorong seluruh perangkat daerah karena dalam kegiatan Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang telah dilaksanakan pada Bulan September Jatim belum mendapatkan nominasi.
Oleh karenanya, Pemprov Jatim perlu melakukan evaluasi bersama agar pelaksanaan ETPD dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Kemenko Bidang Perekonomian RI.
"Progres kita sudah bagus tapi belum bisa jadi yang terbaik se Indonesia. Saya sangat penasaran dan menjadi tantangan kita sehingga kami mendatangkan narasumber dari Kemenko Perekonomian untuk diberikan pendampingan sehingga kita bisa menjadi provinsi terbaik di Indonesia," tegasnya.
“Berbagai layanan publik telah banyak dilakukan dengan menggunakan digital cashless non tunai,” katanya.
Bobby menjelaskan, ATM Samsat merupakan salah satu layanan yang sudah digunakan di seluruh Jatim dan saat ini berkembang menambah layanan lain seperti ATM Samsat QRIS.
Bahkan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sudah banyak dilakukan di market place, pondok pondok pesantren yang diberi nama Samsat OPOP melului penerimaan PKB. Ada pula kerjasama dengan BUMDes yang menjemput bolaq wajib pajak.
Pj. Sekdaprov Bobby menegaskan, dalam mendukung program ETPD masing masing anggota TP2DD perlu menganggarkan kegiatan atau program sesuai dengan rencana aksi dalam peta jalan TP2DD.
“Kegiatan tersebut dapat berupa sosialisasi pembayaran non tunai kepada masyarakat atau dalam bentuk pengembangan kapasitas (capacity building),” katanya.
Untuk meningkatkan jumlah transaksi non tunai bagi perangkat daerah, Bobby meminta untuk segera berkolaborasi denan Bank Jatim agar mendapatkan fasilitas sistem pembayaran non tunai.
"Bank Jatim juga harus aktif dalam melakukan pendekatan ke perangkat daerah serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penerapan transaksi secara non tunai," tegasnya.
Dalam laporannya, Kepala BPKAD Prov Jatim Sigit Panoentoen mengatakan, HLM ini adalah merupakan kegiatan kolaboratif antar instansi yang diselenggarakan oleh TP2DD.
"Kegiatan ini mengakselerasi ETPD yang menjadi salah satu poin penilaian dari kegiatan Championship ETPD yang digelar setiap tahun oleh Satgas Perluasan Digitalisasi Daerah," ungkapnya.
Implementasi ETPD di Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari indeks ETPD, yaitu indeks pengukuran profil ETPD yang diukur melalui tingkat implementasi, realisasi atau Kontribusi terhadap PAD, serta kesiapan dan dukungan stratetegis.
Pada semester I tahun 2024, rata-rata indeks ETPD di Jawa Timur mengalami peningkatan dari angka 95,24% menjadi 98,80%.
Dijelaskannya, ETPD merupakan upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.
"ETPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah, mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah," jelasnya.
Hadir pada kesempatan tersebut Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil Kemenko Bidang Perekonomian RI Pudji Gunawan, Bank Indonesia, OJK, seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Bank Jatim.
HLM ini juga dilakukan komitmen bersama dan disepakati oleh tim TP2DD terkait Komitmen 4 D yaki Dukungan Kebijakan Percepatan, Dukungan Alokasi Belanja, Dukungan Upaya Peningkatan Kualitas Jaringan TIK dan Dukungan Rekomendasi Kebijakan yang di tandatangani oleh Pj. Sekdaprov, Ka. Bapenda, Ka. BPKAD, Kadis Kominfo, Kpw Bank Indonesia dan Direktur IT & Digital PT Bank Jatim Tbk. (*)
