Jawa Timur - Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim mendatangani nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Jatim tahun 2023 pada rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (12/9/2022).
Dalam rancangan KUA PPAS yang dibacakan oleh Sekwan DPRD Jatim Andi Fajar diketahui bahwa kekuatan APBD 2023 diproyeksikan sebesar Rp29,439 triliun meliputi, belanja sebesar Rp29,1 tiliun ditambah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp321,38 miliar. Sedangkan untuk pendapatan diproyeksikan sebesar Rp27,839 triliun dengan rincian PAD Rp18,11 triliun, dan dana transfer sebesar Rp9,7 triliun.
Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono ditemui usai paripurna menjelaskan bahwa belanja dalam rancangan KUA PPAS APBD Jatim 2023 diprioritaskan untuk memenuhi urusan wajib atau rutin. Diantaranya, untuk pendidikan sebesar Rp7,959 triliun (27,33%), pemerintahan Rp9,459 triliun (32,4%), kesehatan Rp4,758 triliun (16,34%), infrastruktur Rp3,011 triliun (10,34%), Sosial Rp2,677 triliun (9,20%) dan Ekonomi Rp1,252 triliun (4,30%).
Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023, kata Adhy cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp870,320 miliar dibanding tahun 2022. "Sebaliknya, untuk dana transfer 2023 turun sebesar Rp683,336 miliar dari Rp10,385 triliun menjadi Rp9,702 triliun," bebernya.
"Pada APBD 2023 juga ada alokasi belanja Pilkada (dana cadangan) sebesar Rp300 miliar sehingga total dana cadangan untuk pilkada sampai dengan 2023 sebesar Rp600 miliar," jelas Adhy Karyono.
Menanggapi rancangan KUA PPAS APBD Jatim 2023, anggota DPRD Jatim, Dr Sri Untari Bisowarno mengatakan bahwa proyeksi APBD Jatim 2023 perlu dilakukan pendalam, khususnya menyangkut belanja rutin untuk pegawai.
Alasannya, besaran belanja pegawai tahun 2023 masih terlalu besar sehingga berpotensi menjadi Silpa yang besar. "Belanja pegawai 2023 diproyeksikan sebesar Rp9,4 triliun itu masih terlalu besar karena hampir separoh PAD," terang Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini.
Dia berharap, jika ada penambahan pegawai sebisa mungkin diperinci butuh berapa ribu orang, lalu masing-masing berapa dikalikan berapa. "Yang pensiun tahun 2023 juga perlu dihitung sehingga hal itu bisa dialokasikan dan potensi Silpa tidak menjadi tinggi," jelas Sri Untari.
Sri Untari yang juga Ketum Dekopin ini, memahami betul Silpa itu harus ada karena dibutuhkan untuk gaji pegawai, minimal 1/12 dikalikan 2 dari total APBD. Tapi juga perlu diingat PAD bulan Januari dan Februari itu selalu ada sehingga prediksi bagaimana belanja pegawai mendekati riil.
Makanya perlu juga menghitung PAD Rp18,1 triliun dibagi 12 bulan ketemu sekitar Rp1,2 triliun. Artinya sisa belanja pegawai ditambah perolehan PAD dibulan 1 dan 2 untuk pembiayaan. Terlebih bulan Januari dan Februari belum ada lelang atau tender proyek fisik," dalih Sri Untari.
Selain belanja pegawai, pihaknya juga menyoroti pembangunan infrastruktur jalan karena tahun-tahun sebelumnya masih minim. Padahal, jalan yang bagus sangat berdampak pada roda perekonomian untuk kelancaran arus barang dan jasa.
"Kami berharap belanja infrastruktur jalan provinsi dinaikkan. Minimal sesuai dengan ketentuan perundanga-undangan yakni 10% dari hasil pajak kendaraan bermotor dikembalikan untuk perbaikan jalan provinsi. Kalau PAD tembus Rp18,1 triliun ya Rp1,5 triliun lah untuk pembenahan jalan supaya jalan kita bagus," pinta politikus asal Malang.
Sri Untari yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim juga berharap proyeksi PAD 2023 bisa mendekati potensi riil. Mengingat, PAD Jatim cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan laporan yang diterima semester I tahun 2022 PAD sudah tembus Rp16 triliun dari target Rp18 triliun.
"Kalau masih dibuka lagi terkait pendapatan daerah bisa ditingkatkan mendekati potensi riil. Sebab ada agenda politik sehingga perlu dana cadangan untuk pilgub Jatim. Rp600 miliar itu apa benar sudah mencukupi karena pilgub Jatim 2018 lalu itu hampir Rp1 triliun. Kalau kurang khan bisa membebani APBD 2024," kata Sri Untari.
Dia melihat kekuatan fiskal Pemprov Jatim 2023 sangat bergantung pada kekuatan PAD. Padahal 3 tahun lalu DAU dan DAK masih sangat besar. Bahkan sekarang komposisnya justru hampir 60 % lebih kekuatan APBD Jatim berasal dari kekuatan PAD dan Silpa Pembiayaan yang mencapai Rp.20 triliun dan sisanya Rp9 triliun berasal dari dana transfer.
"Kalau kekuatan fiskal Pemprov Jatim bertumpu pada kekuatan PAD maka lukankanlah perbaikan sumber PAD yang mau didapat itu dengan fasilitasi jalan ekonomi yang bagus," pungkas Dr Sri Untari Bisowarno, MSi.
Masih di tempat yang sama, wakil ketua DPRD Jatim, Hj Anik Maslachah mengatakan bahwa pembahasan R-APBD Jatim tahun 2023 akan mulai dibahas DPRD Jatim pada pekan kedua bulan September 2023. "Mudah-mudahan APBD Jatim 2023 bisa disahkan bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang," harapnya.
Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim
